You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPPBJ Selesaikan 570 Paket Lelang
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

BPPBJ DKI Selesaikan 570 Paket Lelang

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta telah menyelesaikan 570 paket lelang hingga semester pertama tahun ini. Total nilai lelang tersebut mencapai Rp 10 triliun dengan jenis kegiatan konstruksi besar.

Yang sudah selesai dilelang nilainya mencapai Rp 10 triliun

Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, proses lelang konstuksi sudah selesai dan tinggal menetapkan pemenang lelang di masing-masing tender.

"Yang sudah selesai dilelang nilainya mencapai Rp 10 triliun," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7).

BPPBJ DKI Didesak Percepat Proses Lelang

Bless menargetkan, hingga Agustus 2016 mendatang, seluruh proses lelang konstruksi bisa dirampungkan. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat langsung mengerjakan masing-masing kegiatannya.

"Untuk pekerjaan konstruksi Agustus ini selesai semua. Kalau yang lain sesuai dengan jadwal, yang kecil-kecil masih berjalan," ujarnya.

Ia menyampaikan masih tetap membuka lelang untuk beberapa pekerjaan setelah Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta ditetapkan. Namun lelang tersebut hanya khusus untuk lelang kegiatan saja, bukan konstruksi besar.

"Untuk APBD P tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya pengadaan alat tulis kantor (ATK) bisa dengan lelang cepat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1163 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye949 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye933 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati